”Masa depan kemanusiaan tergantung pda adanya sikap kritis dewasa ini.”
-Max Horkheimer-
” Kalimat kita yang pertama mengungkapkan tanpa ragu-ragu suatu maksud akan konsensus yang universal dan tidak dipaksakan”
-Jurgen Habermas-
Dialektika Barat dan Timur dari Masa ke Masa
Pergulatan yang terjadi antara barat dan timur tidak pernah terasa bosan untuk didiskusikan. Diskursus benturan dua mainstream ini selalu saja mengisahkan sepenggal kisah perjalanan panjang catatan sejarah peradaban umat manusia. Tema ini secara continue menjadi buah bibr yang hangat dan abadi dari masa ke masa. Kini saat zaman kontemporer telah mencatat sederetan kemenangan barat atas timur, menjadi pertanda bahwa zaman telah berubah dimana dahulu beberapa abad silam kejayaan timurlah yang menguasai kekuatan global. Realita ini menjadi indikasi bahwa memang sejarah niscaya terus berputar. Sejarah selalu mencatat kemenangan suatu kolompok disatu penggal episode, dan diepisode berikutnya kelompok tersebut menjadi telah inferior dihadapan yang lain. Pergulatan barat dan timur pun sudah menjadi agenda sejarah dunia yang saling silih berganti mengusai akses perdaban global. Mungkin yang menarik disini adalah mengapa kedua belah pihak terus dan terus melakukan gempuran satu dengan yang lainnya hanya untuk memperoleh kepenguasaan akses serta kredibilitas internasional yang diakui oleh seluruh bangsa. Atau memang sudah menjadi takdir alam bahwa barat dan timur tidak akan pernah dapat disatukan dalam integrasi yang mapan, ataukah memang manusia-manusia didalamnya takut untuk bermimpi bilamana suatu saat nanti mereka dapat hidup dengan mesra dalam jalinan kasih sayang yang saling menghargai tanpa adanya upaya kooptasi nilai-nilai terhadap yang lain.
Setiap masa memiliki kisahnya sendiri, itulah uniknya manusia yang selalu menghiasi wajah sejarah dunia dengan aneka warna dialektika peradaban. Kredibilitas budaya dipertaruhkan seperti layaknya kursi kepresidenan yang senantiasa jadi rebutan kubu-kubu politik yang ingin berkuasa. Siapa yang berhasil menduduki kursi tersebut dialah yang layak dan berhak memberi perintah melalui kekuasannya. Hal ini dibuktikan melalui dalam dialektika peradaban secara diakronik, dimana setiap aktor kelompok yang berhasil menguasai akses kredibilitas global dengan serta merta ia memaksakan prinsip-prinsip, nilai-nilai maupun kaidah-kaidahnya kepada kelompok yang jadi taklukannya. Kalaupun ada yang memberontak maka dengan cara atau strategi apapun dilakukan untuk menumpas demi menajaga status quo atas legalitasnya sebagai leader of civilization.
Memasuki abad ke 19, kebangkitan peradaban eropa mulai melakukan misinya menguasai daerah-daerah dibelahan timur, misi yang wajib dilakukan bagi mereka yang ingin menjadi superior dalam sejarah peradaban. Tindakan ini kemudian yang dikenal dengna nama kolonialisasi, yakni suatau aksi penaklukan dan penguasaan atas tanah dan harta benda rakyat lain.[1]Kolonialisasi yang dilakukan oleh barat sebagai betuk hegemoninya atas dunia adalah salah satu bab dari lembaran-lembaran awal keberhasilan barat kembali ke pentas hegemoni dunia. Sebelumnya selama belasan abad kekuatan islam yang identik dengan perdaban timur menguasai hampir tiga perempat belahan dunia. Keperkasaan peradaban islam masa lampau bahkan tergolong spektakuler sebab belum pernah terjadi sebelumnya, dimana pengaruh islam begitu kuat membentang dari negeri Maroko di benua hitam hingga Merauke di ujung sudut negeri yang dulu dikenal sebagai zambrut khatulistiwa.
Praktek kolonialisasi yang dilakukan barat juga merupakan tanda kemenangannya kembali atas timur. Sejak runtuhnya kemaharajaan islam yang terakhir, Turki Utsmani di Asia kecil pada tahun 1924, kekuatan barat seolah tidak ada lagi pesaing utamanya dalam kancah pegulatan peradaban di dunia. Kenyataannya ini sekaligus awal dari persebaran sekaligus pemaksaan nilai–nilai budaya barat yang pada prakteknya selama beberapa tahun hingga detik ini telah mendistrosi kebudayaan timur terutama kebuadayan adat setempat yang dahulu sangat ditolerir dalam masa kejayaan islam. Barat memiliki pendekatan yang berbeda dengan kekuatan dunia sebelumnya, bahkan nilai-nilai mereka yang disebarkan telah mengikis peranan kebudayaan masyarakat lokal hingga terdampar sebagai monumen-monumen diberbagai museum. Paradigma berfikir masyarakat timur, yang kerap diidentikkan dengan dunia ketiga, telah berubah. Perubahan cara pandang inilah yang menjadi kesuksesan terbesar barat atas hegemoninya terhadap timur.
Setiap masyarakat hidup dengan budaya sebagai guidance dalam berperilaku. Budaya juga merupakan sistem pengetahuan masyarakat setempat sebagai representasi dari dunia yang mereka konsepsikan. Dalam hal kesehatan, setiap masyarakat juga mempunyai konsep tersendiri akan praktek-praktek maupun perilaku hidup sehat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Pengetahuan akan konsep kesehatan dalam masyarakat merupakan bagian dari unsur kebudayaan sebagai sistem pengetahuan yang membentuk perilaku. Kesehatan merupakan diu wacana kehidupan yang sangat sentral dan penting sebab isu ini menyangkut keberlangsungan hidup manusia sebagai aktor tunggal peradaban yang pada akhirnya menyangkut masa depan akan keberlanjutan dari peradaban itu sendiri. Masalahnya apa dan bagaimana yang sekiranya akan terjadi dalam wacana kesehatan masyarakat sehubungan dengan terjadinya pergulatan antara kubudayan barat versus timur. Tema yang kerap kali sering jadi perbincangan adalah bagaimana peranan sistem pengetahuan medis lokal yang sekarang ini harus berhadapan dengan kemajuan pengetahuan serta tekonologi sistem pengetahuan medis barat yang modern, juga nasib masa depan sistem pengetahuan medis masyarakat terutama masayrakat adat pasca era kolonialisasi yang kerap melanda negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia.
"Penghianatan" NKRI atas Otoritas Adat
Bisa dikatakan sekarang ini memang terjadi ke-tidak adilan kebijakan pemerintah. Di satu sisi pemerintah berkewajiban dalam melindungi aset-aset kekayan alam dan intelektual masyarakatnya, seperti halnya kebudayaan masayrakat adat, dari imperialisasi budaya barat, namun disisi lain keberadaan nation-satate kini jelas-jelas merupakan produk budaya barat pascakolonial. Realitas yang kini dirasakan oleh generasi pewaris nusantara sangat berhubungan langsung dengan akar sejarah yang merujuk pada praktek kolonialisasi dimasa silam. Terhitung sejak seiring perpecahan kerajaan-kerajaan kecil sepeninggal Majapahit, diawal abad ke17 kekuatan baru mulai menguasai nusantara, mereka adalah orang-orang Eropa barat yang awalnya ingin melakukan transaksi perdagangan di kepulauan nusantara. VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie (Perusahaan Hindia Timur Belanda) adalah organisasi bisnis yang berhasil memanfaatkan peluang itu, hingga ditahun 1602 VOC mendapatkan hak otoritas penuh dari kerajaan Belanda untuk memonopoli akses perdagangan dan politik. Kebangkrutan VOC akibat praktek korupsi manandakan berakhirnya rezim kekuasan yang kemudian digantikan oleh kerajaan Inggris Raya dibawah pimpinan Thomas Stamford Rafles di awal abad ke 18. Namun nyatanya Inggris tidak lama menjamah negeri ini karena kerajaan Belanda kembali mengambil alih kekuasaan hingga tahun 1942, maka tak ayal jika negeri ini dahulu bernama Hindia Belanda. Pada tahun 1942 Jepang berhasil menguasai dataran Asia Tenggara, termasuk wilayah kepulauan nusantara Jepang memasuki wilayah nusantara dengan berhasil mengobarkan semangat revolusi dan propaganda untuk melawan Belanda, sehingga dibulan Maret 1942 Jepang berhasil menguasai sebagian besar wilayah Hindia Belanda[2]. Hingga masa ini hampir dapat dipastikan bangsa Indonesia masih terkungkung dalam hegemoni kekuasan kaum kolonialis. Perjuangan yang tiada henti dikobarkan oleh putra bangsa akhirnya membuahkan hasil ditahun 1945 dengan pernyataan kemerdekaan atas nama rakyat Indonesia dan selesai sudah secara defacto kekuasan kolonial di tanah air.
Sejak peristiwa saat itu munculah sebuah negara baru di wilayah Asia Tenggara. Baru karena untuk pertama kalinya wilayah nusantara dikuasai secara penuh oleh bangsanya sendiri. Era pemerintahan awal ini dikenal dengan rezim orde lama yang berkuasa dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Orde lama digantikan dengan orde baru yang memerintah hingga tahun 1998. Rezim ini termasuk masa kekuasan terlama dalam sejarah kekuasaan Indonesia pasca kemerdekaan, yakni selama 32 tahun. Orde baru pun akhirnya berhasil digulingkan dan digantikan dengan era reformasi. Istilah ini diambil pasca tragedi penuntutan pembubaran orde baru oleh rakyat dengan harapan munculnya era baru, yakni era reformasi yang dianggap sebagai jawaban atas kepongahan rakyat yang sepanjang hayat terkungkung dibawah otoritas yang totaliter. Era Reformasi yang sudah berjalan selama 9 tahun ini pun rasanya masih sulit didefinisikan maknanya. Kehidupan Reformasi yang kini berjalan terkesan tidak sesuai dengan sebagaimana hakikat dan konsep reformasi itu sendiri melihat kondisi negeri yang tidak jauh berbeda dengan kehidupan masa lalu. Benarkah bangsa ini berhasil me-reform tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal?, Apanya yang telah di reformasi?, Pertanyaan-pertanyaan diatas adalah wacana yang sekiranya hingga saat ini belum tuntas terjawab. Bangsa ini masih belum dewasa untuk menentukan jati dirinya sebagai bangsa yang mau seperti apa dan bagaimana. Kenyataan ini terlihat secara jelas dari kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah lama digulirkan sejak peristiwa pengibaran sang saka merah putih di lapangan banteng 52 tahun silam.
Kebijakan-kebijakan otoritas pemerintah Republik Indonesia sekarang ini semakin dirasa tidak menunjukkan keadilan kepada masyarakat adat padahal mereka adalah salah satu kelompok utama penduduk negeri ini, baik dari jumlah populasi, yang saat diperkirakan antara 50 – 70 juta orang. Penindasan terhadap masyarakat adat ini terjadi baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun di bidang sosial dan budaya. Kondisi ini menjadi demikian ironis karena pada kenyataannya masyarakat adat merupakan elemen terbesar dalam struktur negara–bangsa (nation-state) Indonesia. Namun dalam hampir semua keputusan politik nasional, eksistensi komunitas-komunitas adat ini belum terakomodasikan, atau bahkan secara sistematis disingkirkan dari proses-proses dan agenda politik nasional. Perlakuan tidak adil ini bisa dilihat dengan sangat gamblang dari pengkategorian dan pendefinisian sepihak terhadap masyarakat adat sebagai "masyarakat terasing", "peladang berpindah", "masyarakat rentan", "masyarakat primitif' dan sebagainya, yang mengakibatkan percepatan penghancuran sistem dan pola kehidupan mereka, secara ekonomi, politik, hukum maupun secara sosial dan kultural. [3]
Diskreditisasi Pengetahuan Masyarakat Lokal
Sejak awal negara ini memang didirikan dengan mengusung kehidupan yang saling mernghargai sesama bangsa dan tanah air, bahkan Para pendiri negara-bangsa (nation-state) ini sejak semula sudah menyadari bahwa negara ini adalah negara kepulauan yang majemuk. Hanya saja bangunan "negara-bangsa" yang majemuk ini telah dirusak dan dihianati begitu saja oleh para penerusnya, yaitu dengan merampas secara sistematis hak-hak masyarakat adat yang merupakan struktur dasar "negara-bangsa" yang majemuk. Dengan legalitas formalnya sebagai penguasa, pemerintah telah mendiskreditkan hak-hak masyarakat lokal untuk hidup merdeka dengan kebudayaannya. Khususnya dalam bidang kesehatan dimana masing-masing masyarakat sejatinya jauh lebih memahami bentul bentuk-bentuk ideal dari konsepsi tentang kesehatan. Masyarakat lokal sudah pasti memiliki sistem pengetahuan medis tersendiri. Hal itu merupakan proses pengalaman dan pembelajaran selama berabad-abad lamanya dengan lingkungan alam serta diwariskan dari generasi kegenerasi. Namun pemerintah melalui perangkat-perangkat kebijakan dan hukumnya memaksakan uniformitas dalam semua bidang kehidupan, termasuk standarisasi dalam pola hidup sehat yang ideal. Kedaulatan negara ditegakkan secara represif dengan mengabaikan kedaulatan masyarakat adat untuk mengatur dan mengembangkan kemandirian kultural.
Dikotomi Kognitif
Masyarakat adat sebagaimana masyarakat lain pada umumnya hidup atas dasar budaya yang menjadi sistem pengetahuan dalam dimensi sosial mereka. Termasuk pada bagaimana menempatkan persoalan kesehatan yang merupakan bagian dari sisi pengetauah masayrakat lokal tersebut. Pada kenyataannya masyarakat adat kini semakin terdesak dengan berbagai program pemerintah yang melakukan kebijakan standarisasi kesehatan bagi warga negara dengan sistem barat yang diklaim rasional dan ilmiah. Semua ini memang tidak dapat dipisahkan begitu saja dari pengalaman sejarah kolonilaisasi di tanah air. Dimana selama lebih dari 3 abad lamanya pemeritahan kolonial Belanda menguasai sisi-sisi fundamental kehidupan masyarakt dari Sabang hingga Merauke. Mereka kerap memaksakan sistem pengetahuan mereka termasuk pola dan standarisasi kesehatan bagi warga masyarakat kolonial pada saat itu.
Pemberlakuan yang serupa ternyata tdiak terhenti sampai disitu karena ternyata pemerintahan pasca kolonial justru semakin melegalkan standarisasi tersebut kedalam undang-ungang sekaligus memebentuk lembaga khusus yang menanganinya yakni Departemen Kesehatan Republik Indoensia. Disatu sisi memang permeritah berniat baik dalam hal memberi perhatian khusus menyikapi persoalan keheatan bangsa, akan tetapi dengan sistem pengobatan modern ala barat yang dijadikan sebagai sistem medis nasional dan dijadikan sebagai standar umum kesehatan bangsa, justru semakin menyempitkan ruang bagi sistem pengetahuan medis lokal untuk berkembang. Secara khusus kebijakan negara tidak ada yang secara langsung betul-betul memperhatikan nasib keberadaan sistem pengetahuan medis lokal.
Sistem Medis Lokal vs Sistem Medis Modern
Hal yang paling mendasar dari konflik kedua sistem pengetahuan medis lokal dan barat pada masyarakat dinegara-negara berkembang adalah pada permasalahan paradigma. Faktor pola fikir masyarakat inilah yang akhirnya membawa dialektika antara sistem medis lokal yang sudah mengakar kuat adalam tradisi harus berjuang melawan sistem medis barat yang diberlakukan oleh pemerintah sebagai standasrisasi pengetahuan medis nasional. Biasanya alasan yang kerap terlontar adalah karena sistem medis modern ala barat dibangun atas dasar landasan ilmiah yang rasional, sementara sistem medis lokal umumnya dibangun atas dasar asumsi-asumsi serta pengalaman selama bertahun-tahun, yang seringkali dimapankan oleh keberadaan sistem budaya yang mengikat masyarakatnya secara primordial. Jadi landasannya bukanlah rasional instrumental, melainkan karena memang stuktur budayanya mengajarkannya demikian. Walaupun secara empirik khasiatnya juga mampu membawa kesehatan, namun pemerintah dan kebanyakan masyarakat yang hidup di kota dan di desa yang akses pengobatan modern cukup memadai, tetap memandang sinis akan keberhasilan atau khasiat dari sistem medis lokal. Perubahan paradigma ini juga menjadi pertanda keberhasilan proses penerimaan masyarakat terhadap sistem medis barat sebagai suatu sistem pengetahuan kesehatan yang standar dan terpercaya.
Konflik yang muncul dalam pergulatan antara kedua sistem pengetahuan medis tersebut memang pada dasarnya telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, bahkan terkesan adanya upaya dari kedua belah pihak untuk saling meniadakan. Keterkaitan ini berimplikasi pada permasalahan konsepsi budaya dimana perang wacana kebudayaan juga berlangsung seiring dengan keinginan masing-masing kubu menjadi superior atas pesaingnya. Dampaknya sampai sekarang adalah perkembangan sistem pengobatan tradisional yang tersendat-sendat, tersisihkan, dan munculnya anggapan bahwa pengobatan tradional sarat dengan kebohongan, keterbelakangan, dan kemiskinan.
Image yang demikian semakin membawa katerpurukan sistem medis lokal karena ditinggal oleh masyarakat pendukungnya, atau setidaknya telah terjadi pergeseran prioritas dalam mengambil keputusan dalam menerapkan pola hidup sehat, termasuk dalam hal memilih pengobatanyang yang terpercaya. Oleh karena itu munculah istilah pengobatan tradisonal atau pengobatan alternatif, yang secara prioritas menjadi pilihan terakhir bilamana mengalami kegagalan atau ketidak puasan pada pengobatan modern. Pengobatan tradisonal juga sering kali diidentikan dengan hal-hal yang berbau spiritual, atau seautu yang memang tidak dapat dijelaskan secara emprik melalui logika-logika rasional dan ilmiah.
Kontestasi antara sistem medis modern dengan sistem medis lokal adalah agenda sosial yang ada pada setiap nengara-negara berkembang. Banyak kasus serupa dialami oleh negara–negara seperti China, India, Srilangka, Filipina , dll. Dr Michael Tan, pengajar di Departemen Antropologi University of the Philippines, dalam bukunya Good Medicine, Pharmaceutical and the Construction of Power and Knowledge in the Philippines (1999) mencontohkan bagaimana orang-orang Spanyol yang mulai datang menjajah Filipina pada abad ke-16, mengaitkan pengobatan tradisional ini dengan sihir. Secara sistematis, mereka meneror penduduk lokal dengan dua pertanyaan. "Apakah kalian tahu tentang praktik-praktik sihir dan dukun yang merupakan budak setan?" "Bukankah berobat pada dukun saat sakit berarti membiarkan diri berurusan dengan budak setan?".Upaya peniadaan sistem pengobatan tradisional ini, menurut Tan, bahkan masih berlanjut setelah Filipina merdeka. Asosiasi Dokter Filipina (PMA) pada suatu masa pernah mengkampanyekan pemberantasan praktik pengobatan tradisional dan menjebloskan para dukun ke penjara dengan alasan malpraktik
Untuk kasus Indonesia sendiri yang paling menarik adalah isu kepastian hukum dari sistem pengobatan tradsional, dimana pengobatan tradisional dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebab tidak memiliki standar acuan yang terukur sehingga umumnya status praktek-praktek pengobatan tradisional hanya sekedar terdaftar bukan berizin. Mengutip apa yang disampaikan oleh Prof SN Arseculeratne dari Fakultas Kedokteran Universitas Peradeniya Sri Lanka, dalam makalahnya di Konferensi Ilmu Sosial dan Kesehatan Asia Pasifik (APSSAM) VI yang berlangsung di Kunming, Cina, 14-18 Oktober lalu, bercerita bagaimana pengobatan tradisional terpinggirkan oleh sistem pengobatan Barat yang dengan cepat bisa menangani dan menyembuhkan penyakit. "Harus diakui, pengobatan Barat punya kelebihan di bidang etiologi penyakit, epidemiologi, dan kecepatan mengatasi keadaan darurat dan akut," paparnya[4]. Statement ini adalah kenyataan dari realitas sekarang yang menggambarkan betapa fenomena sosial ini seperti layaknya sebuah kompetisi dengan masyarakat sebagai arena pertandingannya. Pemenangnya adalah sistem yang berhasil diterima oleh masyarakat umum sebagai pegetahuan yang dimiliki bersama. Namun dalam dialektika kebudayaan terlihat persaingan yang tidak kompetitif mengingat adanya peran negara dalam memberi akses serta dorongan terinternalisasikannya niali-nilai pengetahuan modern atas sistem gagasan masyarakat lokal
Upaya Pendamaian Konflik
Wacana baru yang kini mulai dikembangkan dalam menyikapi konflik antara pengobatan tradsional dan modern adalah kemungkinan untuk menciptakan kerja sama di antara kedua sistem tersebut. Para scholar ilmu–ilmu sosial melihat potensi itu dari kenyataannya masyarakat-masyarakat tradisional yang ternyata cakap dalam hal menggabungkan praktek-praktek baru dengan keyakinan lama, sehingga kemudian munculah ide untuk memanfaatkan metode-metode tradisonal serta para penyembuhnya untuk melengkapi pengobatan ilmiah. Akan tetapi, pada prkteknya isu ini tidak lebih dari suatu deskripsi yang secara tegas kembali menempatkan hegemonisasi sistem pengethuan medis modern atas sistem pengetahuan medis masayarakt lokal.
Memang dewasa ini banyak masyarakat modern umumnya ingin kembali ke pola hidup yang menjaga keseimbangan dengan alam atau back to nature. Hal ini tentu saja peluang besar bagi pengetahuan medis tradisonal untuk memainkan peranannya sekaligus mengembangkan potensi dan eksistensinya. Akan tetapi ada suatu hal penting yang harus diperhatikan sebagai suatu kritik atas realita, yakni perbedaan paradima atau cara pandang yang bagaiamanapun tidak sulit untuk didamaikan. Perbedaan mendasar dari cara pandang pengobatan yang berbeda dimana pengobatan modern mendekonstruksi akar penyakit sampai ke bagian terkecil berupa sel, sementara pengobatan tradisional mengaitkan penyakit dengan seluruh sistem yang ada di tubuh, tingkat kepercayaan yang belum setara, maupun teknik pengajaran ilmu yang berbeda (Kompas, 2002), maka akhirnya menimbulkan kembali benturan yang baru antara sistem Barat dan tradisional.
Cukup sulit bagi sistem medis lokal untuk keluar dari lingkaran hegemoni sistem barat/modern, yang terjadi dalam isu pendamaian sekarang ini lebih terkesan sebagai upaya merasionalkan sistem pengobatan tradisional berdasarkan sistem medis barat, contohnya seperti proses memperkenalkan ilmu-ilmu pengobatan barat melalui sekolah-sekolah, padahal proses transforamsi pengetahuan dalam sistem tardisonal adalah proses pewarisan pengetahuan dari gengerasi ke gengarsi dala lingkup budaya, sementara sekolah adalah sistem pendidikan model barat, maka kenyataan yang muncul adalah terjadinya diseminasi ide lantaran adanya bagaian-bagian yang tidak dapat dirasionalisasi. Sekalipun demikan tidak dapat dipungkiri bahwa dengan mekanisme seperti ini akan membuat pengobatan tradisional lebih dapat diterima oleh masyarakat luas dan mampu berkembang dengan pesat.
Hal lain yang perlu dikritisi pula adalah adanya ancaman terhadap otentisitas ilmu pengobatan lokal tradisional yang besar kemungkinan akan melebur dan ter-rekonstruksi kedalam sintesis umum ilmu pengobatan modern. Arseculeratne mengingatkan, dengan pola ini ke depan pengobatan tradisional akan berganti "baju" modern, tak ubahnya dengan pil malaria di mana orang tak ingat lagi bahwa itu berasal dari kulit pohon kina (Kompas, 2002). Kenyataannya upaya untuk mengintegrasikan kedua sistem dalam proporsi yang seimbang tidaklah mudah. Dengan adanya penguasaan akses disatu pihak membuat sistem yang integral menjadi sulit dikonfigurasikan. Sistem pengetahuan medis modern telah lama teruji dan diyakini oleh masyarakat diseluruh dunia sebagai sistem pengobatan yang paling terpercaya Jangkauanya bahkan sudah memasuki pelosok masyarakat-masyarakat di daerah pinggiran atau terpencil sekalipun melalui tangan-tangan negara. Semua ini pada akhirnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dampak kolonialisasi barat terhadap timur yang telah sukses merekonstruksi budaya baru yang mau tidak mau harus dipatuhi oleh bangsa-bangsa dunia ketiga didalam pergaulan global. Dalam sistem medis masyarakat manapun kini sepakat menggunakan sistem medis barat yang modern sebagai acuan utama standarisasi kesehatan masyarakat di negara manapun. Itu berarti semakin menguatkan wacana dikotomi lama yang tidak ada habis-habisnya, yakni perbandingan dalam tataran konsep akan ciri-ciri masyarakat maju yang modern dengan masyarakat tradsional yang terbelakang.
DAFTAR PUSTAKA
Foster dan Anderson. Antropologi Kesehatan, Jakarta: UI Press, 2006
Hardiman F. Budi. Kritik Ideologi, Pertautan Pengetautan Kepentingan.
Yogyakarta: Kanisius, 1990
Khor Martin. Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan. Yogyakarta: Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas, 2002
Loomba Ania. Kolonialisme dan Pasca Kolonialisme. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2003
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia. diakses tanggal 19 Oktober 2007
http://dte.gn.apc.org/AMAN/publikasi/makalah_ttg_konflik_sda.html.
diakses tanggal 6 Desember 2007
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0211/10/iptek/maui22.htm.
diakses tanggal 6 Desember 2007
.
[1] Ania Lomba, Kolonialisme/Pascakolonialisme, (Jogjakarta: Bentang Budaya, 2003), hal 2..
[2] http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia. di akses tanggal 19 Oktober 2007.
[3] http://dte.gn.apc.org/AMAN/publikasi/makalah_ttg_konflik_sda.html. diakses tanggal 6 Desember 2007
.
[4] http://www.kompas.com./ Diakses tanggal 6 Desember 2007
Tidak ada komentar:
Posting Komentar